Oleh2 Diskusi Akhir Tahun Telematika, 27 Des 2007 di Dept. Keuangan

Posted: December 28, 2007 in Cheap Laptop, Home Working, kemacetan lalulintas, Telecommuting
Tags: , , , , , , , , , , , ,

Diskusi TIK Des07

Diskusi Akhir Tahun Telematika 2007 diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Desember 2007 di Ruang Sawala Gedung Utama Dept. Keuangan R.I. atas prakarsa Bapak Eddy Satiya, Asdep bidang Telematika dan Infrastruktur Menko Perekonomian, dan dibuka oleh Bapak Kemal Stamboel, Wakil Ketua Harian DeTIKNas.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan oleh dua orang nara sumber, yaitu Bapak Giri Suseno, Ketua MASTEL dan Bapak Eddy Satriya.

Bapak Giri Suseno menyampaikan ulasan tentang filosofi dan pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta mencoba untuk menelaah keberhasilan atau kekurang berhasilan pengembangan TIK di Indonesia sebagai enabler pembangunan perekonomian di Indonesia selama ini.

Selanjutnya dalam acara diskusi dan tanya-jawab, pak Haitan Rahman menyampaikan tentang belum transparannya layanan publik di bidang Telematika, juga tentang belum adanya Repository Knowledge di Indonesia, dengan akibat hilangnya Knowledge ketika para Knowledge Workers ber-migrasi ke L.N. (Malaysia) karena alasan tidak adanya lagi tempat kerja mereka yang sesuai dengan keahlian mereka (contoh, PT Dirgantara Indonresia).

Pak Hartoyo yang dizaman Krismon tahun 1997 pernah sesumbar bahwa beliau bisa meningkatkan Kurs rupiah vs Dollar, US$1=Rp 1000,-, menyatakan bahwa Pemerintah adalah bagian dari permasalahan di Indonesia. Beliau juga meng-kritik ketidak-hadiran Menko Budiono di acara ini, sebagai simbol ke-tidak adanya komitmen untuk beliau atas peran TIK selaku enabler untuk memajukan perekonomiasn Indonesia.

Senada dengan pak Hartoyo, pak Setyanto P Santosa, mantan Diruttel, menyatakan bahwa diperlukan e-Leadership di bidang TIK bila ingin keberhasilan peran TIK dalam memajukan perekonomian bangsa. E-Leadership dalam TIK yang dapat dicontoh adalah sebagaimana ditunjukkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Mahatir Muhammad, diamana beliau secara pribadi memang memanfaatkan dan menghayati kegunaan TIK dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Beliau memiliki visi yang jelas bagaimana mengembangkan TIK di negerinya.

Pak Setyanto juga menyatakan bahwa Proyek Serat Optik Palapa Ring perlu ditinjau ulang, mengingat kita belum mengoptimalkan penggunaan Satelit yang kita miliki. Untuk jarak jauh, Satelit lebih cost-effective dibandingkan dengan Serat Optik, terutama juga mengingat kebutuhan akan bandwidth di Indonesia Timur belum terlalu besar untuk saat ini.

Pak Wahyu yang mewakili APJII menyatakan keheranannya, bahwa ditingkat perencana, BAPPENAS tidak bisa menunjukkan dimana posting-nya dan berapa besarnya anggaran TIK Pemerintah. Rupanya anggaran TIK itu terbenam dalam pos-pos anggaran lainnya, bukan spesifik anggaran TIK.

Perihal masih mahalnya tariff Internet di Indonesia, pak Wahyu menjelaskan bahwa profit margin perusahaan-perusahaan anggota APJII sudah sangat tipis, sehingga penurunan tarif Internet hanya bisa dilakukan oleh para Operator yang memiliki jaringan backbone (dengan profit margin yang besar).

Pak Barata dari INDOWLI menyampaikan keluhannya bahwa sudah lebih dari 2 tahun perijinan baru Jaringan Akses Wireless di-bekukan, sehingga banyak pengusaha yang kehilangan kesempatan berusaha.

Pak Benny Nasution mengingatkan bahwa Rencana Pembangunan Palapa Ring yang ibarat Jalan Toll, belum sinkron dengan rencana pembangunan Feederline-nya, yaitu akses jaringan ke para calon pengguna.

Pak Srijanto mengingatkan agar dalam pelaksanaan Proyek USO, jangan sampai menjurus ke “akal-akalan“, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, sebab menurutnya, Proyek USO 1 dan 2 dianggap gagal.

Pak San Herib dari PT Pos Indonesia menawarkan jaringan fisik PT Pos Indonesia dalam layanan USO, karena menjangkau banyak lokasi-lokasi pedesaan yang terpencil.

Ibu Dayu dari INDOSAT menyarankan agar tarif BHP didasarkan atas pemakaian Bandwidth sesuai perijinannya, sehingga pihak Ditjen Postel tidak teralu di-repotkan dengan survey dan inspeksi lapangan.

Ibu Dayu juga menyarankan agar Regulator Indonesia melakukan Benchmarking dengan negara-negara lain (Australia), contohnya, Perangkat Payphone disediakan dengan menggunakan teknologi baru, bukan teknologi yang lama.

Pak Rahman dari LSM Pejuang Tanpa Akhir, mengingatkan agar berhati-hati dalam menerapkan modernisasi, jangan sampai kita hanya menjadi ajang “pemerasan” asing.

Pak Naswil Idris dari APWKomitel mempertanyakan angka-angka yang sering di-quote para pejabat yang diragukan kebenarannya, seperti tingkat pembajakan yang sebesar 87% dan jumlah pengguna Internet yang 25 juta orang.

Ibu Nies dari XL meminta konfirmasi apakah Peraturan Perundangan tentang kepemilikan Asing berlaku surut atau tidak?

Pak Sunyoto dari UGM menyarankan agar masyarakat dipersiapkan secara matang agar bisa menerima kemajuan TIK. Contohnya, Yogya sudah menerapkan e-Gov, tetapi tetap saja para Pejabat diharuskan baca e-mail lewat sekreataris-nya, karena e-mail itu harus di-arsipkan dulu nomor-nya.

Pak Sumitro Roestam dari MASTEL meneruskan kritik dari Dr. Ir. Taufik Hasan, mantan Kapuslitbangtel, bahwa pemanfaatan TIK di Indonesia sangat lambat, sehingga banyak sekali Opportunity yang hilang untuk memajukan bangsa ini.

Pak Sumitro juga menyarankan agar sinkronisasi dan koordinasi antar Departemen, Instansi dan Lembaga Pemerintahan lebih ditingkatkan, agar tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi dalam pemanfaatan TIK di Indonesia.

Dipertanyakan pula perihal Flagship DeTIKNas yang hanya dilaporkan yang 7-butir saja, padahal yang 9-butir lagi juga cukup penting atau strategis, misalnya Program Cheap PC, yang bila dilaksanakan sebagai produk nasional akan dapat membangkitkan Industri Manufacturing dan Software Dalam Negeri.

Pak Sumitro juga mengimbau agar para Penyelenggara Jaringan Backbone Internet untuk menurunkan tariff jasa mereka, mengingat ROE atau EBITDA mereka sangat tinggi. Ini juga menjadi perhatian KPPU dengan keputusannya agar menurunkan tarif jasa sampai 15%.

Akhirnya pak Sumitro menyarankan agar segera diterapkan budaya bekerja jarak jauh (Telcommuting, Teleworking) atau kerja dari rumah (Home Working), mengingat sudah banyak tersedia berbagai jaringan akses Internet, seperti Broadband Wireless (WiFi, 3G, 3.5G/HSDPA), Broadband Wirelines (Serat Optik, ADSL-Speedy), maupun dial-up Internet di Indonesia dengan tarif yang terjangkau. Disamping itu sudah ada lebih dari 5.000 warnet yang dapat digunakan utuk akses murah Internet. Keuntungannya, jalan-jalan di kota-kota besar menjadi tidak macet lagi, konsumsi BBM menurun, Pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM, lebih banyak lagi waktu untuk bekerja (tidak pelu buang waktu karena macet 3-jam tiap hari), sehingga produktivitas nasional meningkat.

Pak Djiwatampu menyarankan kepada pak Setyanto agar mengikuti Milis Telematika, agar mengetahui perkembangan Proyek Palapa Ring.

Akhirnya pak Kemal Stamboel, Pak Heru, pak Ismail dan pak Cahyana mewakili Pemerintah mencoba menjawab dan menjelaskan posisi Pemerintah/Regulator tentang berbagai masalah dan saran-saran yang disampaikan dari audience.

Diskusi ditutup pada sekitar pukul 14:00 WIB dan dlanjutkan dengan makan siang bersama.
Semoga catatan hasil Diskusi Akhir Tahun Telematika ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

Comments
  1. sroestam says:

    Pak Djarot Subiantoro menulis di telematika@yahoogroups.com:

    Terima kasih Pak Roestam atas ringkasannya. Kalau dilihat dari hasil pembicaraan tsb, ruang lingkup diskusi rentangnya masih terlalu luas (dari filosofi penting tidak pentingnya TIK, budaya kerja, perijinan, keakuratan data s.d. masa laku peraturan), dimana issue2nya sudah diketahui semua dari berbagai diskusi2 serupa yang terdahulu.

    Saran saya ke penyelenggara yad: pertama pentingnya TIK saya rasa sudah bukan
    menjadi bahan diskusi lagi, jadi langsung saja pilih issue yang pareto (mungkin 20% yang kalau kita solve akan berdampak ke 80% pencapaian sasaran), kumpulkan peserta yang terkait (stakeholders) dg issue tsb, buat langkah kerja termasuk penyelenggaraan anggarannya bila perlu, diberikan wewenang (endorsement) dari regulator e.g. DetikNas.

    Sehingga ada langkah nyatamaju. Sehingga juga menghindarkan kesan acara dibuat
    hanya karena sudah menjadi rencana dan ada di anggaranyang harus dilaksanakan tahun 2007 ini, tujuan dan hasil menjadi terasa kurang dipentingkan.

    Tks

  2. sroestam says:

    Pak Djarot, Pak Eddy Satriya, Pak Setyanto, Pak Taufik, Pak Naswil, Pak
    Rudy dan Kawan2 Yth,

    Saya memiliki persepsi dan pemikiran yang sama dengan Bapak2 sekalian
    tentang Diskusi Akhir Tahun Telematika tgl 27 Des 07 kemarin dulu.

    Ini bukan karena kesalahan Penyelenggara, pak Eddy Satryia, yang saya
    pribadi malah ingin memberikan apresiasi yang tinggi atas
    terselenggaranya acara diskusi tersebut, sebab paling tidak kita bisa
    men-scan berbagai permasalahan praktis yag ada saat ini, menunggu
    adanya langkah2 kongkrit tindak lanjutnya. Tanpa upaya pak Eddy Satriya
    ini, kita tentu tidak dapat menerima info lengkap tentang permasalahan
    TIK saat ini:

    – Perluya e-Leadership
    – Masih diperlukan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Dept, Instansi,
    Lembaga dan Masyarakat umum dalam pemanfaatan TIK untuk memajukan
    perekonomian Indonesia
    – Kurang lengkapnya atau kurang andalnya data2 statistik di Indonesia
    untuk dapat membuat perecanaan yg tepat.
    – Beberapa kebijakan yang perlu ditinjau kembali, seperti: USO, Palapa
    Ring, Broadband Wireless Access, Pentarifan, Kepemilkan Asing, Industri
    TIK lokal, Flagship DeTIKNas (7-butir saja, ataukan semua 16-butir, dan
    siapa saja penanggung-jawabnya), dll. (riciannya lihat di posting
    sebelumnya)

    Memang dengan luasnya permasalahan yang disampaikan pada waktu
    diskusi, serta Tanya-Jawab yg tersedia hanya 2 jam, tidak mungkin kita
    merumuskan solusi atas permasalahan2 tersebut secara tuntas.

    Saya setuju dengan usul Pak Djarot, agar di awal tahun 2008,
    diselenggarakan lagi Diskusi yang lebih fokus pada masing2
    permasalahan, sehingga di-akhir session, kita bisa punya gambaran atau
    rumusan langkah2 tindak-lanjutnya.

    Semoga bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.
    Wassalam,

  3. prayudi says:

    dari paparan laporan pandangan mata diatas, sayangnya tidak ada narasumber yg berasal dari dunia pendidikan yach…!!. Karena sebenarnya mungkin prosentase utama dari pelaku IT di Indonesia adalah di dunia pendidikan.
    Ketidak singkronan program antar departemen dalam mendukung dunia TIK di indonesia sangat terasa sekali. Dalam dunia pendidikan, Diknas dan Dikti punya sejumlah pgram terkait TIK (jardiknas, Inherent) namun kelihatannya untuk tahun anggaran ini tidak berjalan secara smooth, karena ada kendala di dirjen anggaran (katanya begitu) sehingga pembayaran para grantee menjadi terhambat. Detiknas baragkali bisa berperan juga sebagai mediator dari berbagai instansi/departemen untuk sinkronisasi program2 yg berlabel TIK.

  4. sroestam says:

    Pak Prayudi Yth,

    Sinkronisasi dan Koordinasi pemanfaatan TIK di kalangan Pemerintahan memang seharusnya di koordinasikan dan di sinkronkan oleh DeTIKNas sesuai bidang tugasnya. Saat ini mereka baru fokus ke 7-Flagship Program:
    1. Palapa Ring
    2. e-Proc
    3. National Single Window
    4. Nomor Indentitas Nasional
    5. e-Anggaran
    6. e-Edukasi dan e-Learning
    7. Legal Software

    Sedangkan yang 9-Flagship Progam lainnya tahun 2007 belum sempat tertangani, yaitu:
    8. UU ITE
    9. Digital TV Implementation
    10. BWA
    11. Cheap PC Programe
    12. Professiomnal ICT Standard
    13. Techno Park
    14. Capital Venture fo ICT
    15. UU Konvergensi
    16. e-Health

    Mudah2an tahun 2008 ini, dengan berjalannya waktu, yang 9-Flagship Program lagi bisa mereka tangani secara lebih fokus. Sementara itu pak Eddy Satriya, Asdep bidang Telematika dan Infrastruktur Menko Perekonomian telah berjanji akan menjembatani kekosongan ini melalui Diskusi dengan para Stakeholders sperti pada tangal 27 Des 2007 yang lalu.

    Menurut saya, DeTIKNas saat ini belum memiliki SOP untuk menampung berbagai masukan dari Stakeholders/Masyarakat. Salah satu kendala, menurut mereka, belum tersedianya dana operasional DeTIKNas. Mudah2an hal ini sudah dapat dicantumkan dalam RAPBN 2008.

    Semoga bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
    Wassalam,

  5. sroestam says:

    Pak Djarot Subiantoro menulis di telematika@yahoogroups.com:

    Pak Roestam, saya tertarik mendalami lebih jauh, untuk
    lebih memahami real-issue sehingga mudah2an dapat
    diperoleh peluang solusinya:

    > permasalahanTIK saat ini:
    >
    > – Perluya e-Leadership

    e-Leadership khan pengertiannya bisa luas sekali.
    Apakah yang dimaksud dalam diskusi di Indonesia belum
    ada sama sekali, atau yang ada belum efektif, dimana
    ketidakefektifannya?
    Setahu saya sejak Pemilu Presiden yll sudah diketahui
    dan diekspose mengenai kebutuhan akan e-Leadership
    ini. Waktu Bp SBY menyampaikan pernyataan, semua
    mengamini beliau berpotensi akan memberikan
    e-Leadership termaksud, kemudian kunjungan ke Bill
    Gates, Pembentukan Departemen Kominfo, Penunjukan
    anggota DetikNas yang non-birokrat, dsb. Dimana letak
    permasalahan sebenarnya?

    > – Masih diperlukan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Dept, Instansi, Lembaga dan Masyarakat umum dalam pemanfaatan TIK untuk memajukan perekonomian Indonesia

    Idem di atas, masing-masing masih berkutat dengan
    micro management, tanpa melihat ke macro management
    yang seyogyanya menjadi arah dan fokus bersama.

    > – Kurang lengkapnya atau kurang andalnya data2 statistik di Indonesia untuk dapat membuat perecanaan yg tepat.

    Yang ini, kami pernah coba kerjasama dengan Kadin
    untuk mendata bisnis software di 15 kota utama di
    Indonesia, kendalanya adalah biaya (siapa yang mau
    membiayai, karena membutuhkan biaya relatif besar
    sementara manfaatnya tidak seketika diperoleh) dan
    keterbukaan responden (budaya curiga terhadap
    pertanyaan yang menyangkut data, sehingga jawaban
    berpotensi direkayasa).

    > – Beberapa kebijakan yang perlu ditinjau kembali, seperti: USO, Palapa Ring, Broadband Wireless Access, Pentarifan, Kepemilkan Asing, Industri TIK lokal, Flagship DeTIKNas (7-butir saja, ataukah semua 16-butir, dan siapa saja penanggung-jawabnya), dll. (riciannya lihat di posting sebelumnya)

    Rasanya kita akan tahu apakah kebijakan termaksud
    perlu ditinjau atau tidak setelah membandingkan dengan
    gambaran besar tujuan kita, apakah kebijakan2 tsb
    searah, menunjang atau tidak ada kaitannya, atau malah
    menyimpang. Saya rasa keputusan kebijakan mikro sangat
    bergantung kepada kebijakan makro. Pertanyaannya
    apakah kebijakan makro ini sudah ada dan cukup jelas,
    sehingga kita bisa fokus ke hal2 yang menunjang saja
    ke tujuan besar tadi, tidak terbias dengan berbagai
    konflik kepentingan dari implementasi kebijakan2 mikro termaksud.

  6. sroestam says:

    Pak Djarot dan Kawan2 Yth,

    Terimakasih atas tanggapan Bapak, sehingga dimungkinkan adanya Dialog
    atau Diskusi via Cybermedia ini secara efektif dan efisien. Berbeda
    dengan acara tanggal 27 Des 2007, dimana tidak semua yang hadir diberi
    kesempatan untuk berbicara, maka di Milis Telematika ini semua orang
    bisa menyampaikan pendapat atau sanggahannya.

    Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan DISCLAIMER, bahwa apa yang
    saya sampaikan dibawah ini bukan bertujuan untuk men-diskredit-kan
    pribadi/orang/seseorang yang mungkin merasa terimbas oleh statement-
    statement dibawah ini. Tujuan penyampaian stetement dibawah ini adalah
    untuk perbaikan kondisi agar penerapan TIK di Indonesia bisa secara
    nyata dan cepat memajukan negara dan bangsa Indonesia dalam semua
    bidang kehidupan bangsa.

    1. e-Leadership:
    Saya sependapat dengan pak Setyanto, yaitu contoh kongkritnya adalah
    tindakan, gerak, langkah dan kebijakan mantan PM Malaysia Mahatir
    Muhammad dalam membangun TIK di negerinya. Beliau menghayati peran TIK
    dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas nasional karena memang
    beliau juga memanfaatkannya dalam kehidupan belaiu sehari-hari,
    sehingga memiliki visi yang jelas kebijakan apa saja yang perlu
    ditetapkan dan diterapkan.

    Kritik pak Hartoyo ada benarnya, yaitu Pimpinan harus menunjukkan
    komitment yang nyata dan ke-seriusannya, ditunjukkan dengan kehadiran
    Pimpinan untuk memberikan arahan dan harapan output dari suatu Event
    penting. Ini merupakan peran yang paling penting dari seorang Leader
    untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang dipimpinnya.

    Pertanyaan Bapak, apa permasalahannya? Jawabannya, belum melaksanakan
    hal-hal tersebut diatas.

    2. Masih diperlukan Koordinasi dan Sinkronisasi antar Dept, Instansi,
    Lembaga, Swasta dan Masyarakat umum dalam pemanfaatan TIK untuk
    memajukan perekonomian Indonesia.

    Saya sependapat dengan Bapak, yaitu: masing-masing masih berkutat
    dengan micro management, tanpa melihat ke macro management yang
    seyogyanya menjadi arah dan fokus bersama.

    3. Kurang lengkapnya atau kurang andalnya data2 statistik di Indonesia
    untuk pembuatan perecanaan yg tepat.

    Pengalaman Bapak sudah menggambarkan apa yang terjadi: “Kami pernah
    coba kerjasama dengan Kadin
    untuk mendata bisnis software di 15 kota utama di Indonesia,
    kendalanya adalah biaya (siapa yang mau
    membiayai, karena membutuhkan biaya relatif besar sementara manfaatnya
    tidak seketika diperoleh) dan
    keterbukaan responden (budaya curiga terhadap pertanyaan yang
    menyangkut data, sehingga jawaban
    berpotensi direkayasa)”.

    Lihat saja perbedaan yang mencolok antara Data Statistik Bank Dunia
    dan Data Statistik BPS.

    4. Beberapa kebijakan yang perlu ditinjau kembali, seperti: USO,
    Palapa Ring, Broadband Wireless Access, Pentarifan, Kepemilkan Asing,
    Industri TIK lokal,
    Flagship DeTIKNas (7-butir saja, ataukan semua 16-butir, dan siapa
    saja penanggung-jawabnya),

    Sudah cukup jelas dibahas dalam Diskusi tanggal 27 Des 2007, kecuali
    tentang Palapa Ring.
    Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Pak Djiwatampu yang telah
    memberikan penjelasan panjang-lebar tentang Proyek Serat Optik Bawah
    Laut Palapa Ring. Namun saya masih punya uneg-uneg sbb:

    a). Sudah adakah Studi yang mengintegrasikan penggunaan Proyek S.O.
    Indonesia Timur dengan Jaringan Satelit yang telah ada (Palapa, Telkom,
    Aces, dll), Jaringan Satelit lebih Cost-Effective untuk jarak jauh,
    terutama bila kebutuhan akan Bandwidth-nya tidak terlalu besar. Dengan
    demikian, biiaya OPEX dan CAPEX proyek tersebut bisa ditekan serendah
    mungkin. Nanti, setelah 10-20 tahun lagi, mungkin S.O. menjadi lebih
    cost effective untuk wilayah Indonesia Timur. Jadi saran saya, untuk
    antar pulau yg demand-nya kecil, pakailah Satelit, sedangkan didaratan,
    pakailah Serat Optik.

    b). Dengan asumsi bahwa Proyek SO Palapa Ring hanya memakai SO bawah
    laut sebagai backbone, dan backbone ini akan di-share oleh siapa saja,
    bukan hanya 7-Peserta Proyek, dan biaya OPEX/CAPEX-nya cukup mahal,
    bagaimanakah hitung2-an ROI-nya dan Payback Period-nya?

    5. Saya ingin memberikan butir tambahan dari Pak Ibenk tentang
    perlunya mensinkronkan dan mengkoordinasikan Proyek2 e-Gov, sebab dari
    info di Milis, dari satu daerah ke daerah lain, atau dari satu Instansi
    ke Instansi lainnya, kurang ada standard yang baku tentang spesifdikasi
    teknis dan biaya, serta intekonneksinya. Saya pernah membaca Juknis
    dari DEPKOMINFO, tetapi tidak menyebut standard spesifikasi teknis
    tertentu (Open Source, Proprietary atau yang lainnya).

    Silahkan Kawan2 lain menambahkan atau mengkoreksi bilaman ada hal-hal
    yang kurang tepat.
    Semoga bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.

    Wassalam,

  7. Benny Nasution says:

    Yth Pak Soemitro,
    Yang saya usulkan dalam diskusi tersebut ada tiga yaitu:
    1. Menjadikan visi nasional “IT dan telekomunikasi sebagai infrastrukturnya infrastruktur”. Maksudnya agar setiap depatemen menyadari bahwa perencanaan infrastruktur IT dan telekomunikasi adalah prioritas utama
    2. Pertimbangan-pertimbangan dalam pembuatan keputusan tidak boleh direduksi menjadi keputusan melulu berdasarkan ekonomi.
    3. Perencanaan agar dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan 20 tahun mendatang (secara kreatif tentunya).
    Wassalam,
    BN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s