Archive for the ‘Siksaan Rutin Pengguna Jalan’ Category

Taksi Udara

Macet berjam-jam seperti menjadi siksaan rutin pengguna jalan di Ibukota Jakarta. Namun bagi mereka yang berkantong tebal, siksaan itu bisa berganti kenikmatan terbang dengan Taksi Udara. Peminat taksi udara berupa helicopter itu terus bertambah meski tariff angkutnya jutaan rupiah, begitu tulis Novita Amelilawaty, wartawan Jawa Pos pada hari Sabtu, 22 Desember 2007.

Saat ini baru ada satu buah perusahaan Taksi Udara jarak pendek yang ada di Indonesia, yang dimiliki oleh PT Air Pacific yang mulai tahun 1996 membuka layanan taksi udara ini untuk umum. Untuk sistem sewa transportasi udara jarak jauh, sudah ada Pelita Air Service, anak perusahaan Pertamina, memakai pesawat berpenumpang 35 orang atau lebih. Sedangkan Taksi Udara Air Pacifik ini khusus menggunakan Helkopter Bell 407 yang hanya mampu memuat 4-5 orang saja. Oleh karena itu sewa charteran per-jam-nya adalah US$1,400.00 atau Rp 13,6 juta (Tigabelas juta enamratus ribu rupiah saja!).

Memang bagi para Eksekutif Perusahaan Konglomerat seperti Lippo Group, Salim Group, Bakrie Group, dan lainnnya, mengeluarkan biaya transport sebesar Rp 13,6 juta per jam tidak ada artinya bagi mereka, sebab Output dari Meeting yang mereka hadiri yang nilainya bisa Milyar atau Trilyun Rupiah, baik secara langsung atau berupa sebuah Upportunity Bisnis masa depan. Jadi singkat kata, bagi mereka pengeluaran uang sebesar Rp 13,6 juta itu adalah “WELL JUSTIFIED”. Sehingga menurut laporan wartawan Jawa Pos tersebut diatas, terdapat antrean panjang untuk layanan Taksi Udara PT Air Pacific yang melayani rute-rute:

  • Karawaci – Hotel Aryaduta pp
  • Karawaci – Hotel Grand Hyatt pp
  • Karawaci – Hotel Mulia pp
  • Karawaci – Karawaci – Citra Graha pp
  • Karawaci – Bukit Sentul pp
  • Karawaci – Kemang Village pp
  • Rute-rute ke Bandara Sukarno Hatta dan Halim Perdanakusuma

Namun bagaimanakah pertimbangannya kalau uang sewa sebesar Rp 13,6 juta per jam dikeluarkan untuk biaya transport para Pejabat Pemerintahan, para Birokrat, Karyawan atau Eksekutif perusahaan ikan teri seperti kita-kita ini? Tentu jawabannya adalah “TOTALLY NOT JUSTIFIED”.

Sehingga solusi terbaik, paling cost-effective dan paling cepat dilaksanakannya adalah dengan menerapkan Budaya Kerja Baru, yaitu Telecommuting, atau e-Work atau Home Working, sebagaimana kami uraikan dalam posting pada beberapa Milis beberapa waktu yang lalu. Solusi ini dapat secara langsung menghindari terjebak dalam kemacetan lalulintas, menghemat waktu dan biaya transportasi, meningkatkan produktivitas pejabat/birokrat/eksekutif/karyawan yang melaksanakan budaya kerja baru ini. Rincian penjelasannya dapat bapak/ibu simak melalui link dibawah ini

https://sroestam.wordpress.com/2007/12/11/per-1-jan-2008-harga-bensin-premium-naik-ke-rp6250liter-apa-tidak-ada-alternatif-lain/

Variant dari solusi Telecommuting ini adalah dengan selalu membawa Laptop yang dilengkapi dengan DC-to-AC Converter (150 Watt seharga Rp 150.000,-) dan Modem 3.5G dari Indosat-m2, XL, Telkomsel atau Three (sewa perbulan untuk data 1,2 Giga Bytes sebesar Rp 350.000,- atau kurang). Ini biasa dilakukan oleh Ms. Jessica Quantero, Direktur Kemang Village. Saat kita bepergian di Jakarta untuk urusan bisnis dan terjebak kemacetan, maka tidak masalah, kita tetap dapat menyelesaikan pekerjaan kita dengan Laptop, ber-email, ber-Chatting via YM, atau Google Chat, ber-Audioconferencing pakai Skype atau sejenisnya, atau ber-Videoconferencing bila sinyal 3.5G-nya cukup kuat untuk mendukung transmisi HSDPA atau UMTS/EDGE.

Kami saat ini juga sedang melakukan Telecommuting dalam perjalanan saya dari Jember ke Surabaya, menulis artikel ini, serta mengirim ke Milis ini dan Blog saya di:

https://sroestam.wordpress.com

Dengan terlebih dahulu memohon maaf kepada Bapak Eddy Satriya, Asisten Deputi 5/V Menteri Koordinator Perekonomian, kami ingin menanggapi usul beliau untuk memindahkan Kantor2 Pemerintahan Pusat ke beberapa kota di Indonesia untuk menghindari kemacetan lalulintas di Jakarta. Tanggapan kami: usul pak Eddy Satriya kurang praktis, sangat mahal, memakan waktu yang lama, dan bisa menimbulkan masalah kordinasi antar Departemen-departemen Pemerintahan Pusat. Beliau belum mempertimbangkan permasalahan2 yang akan timbul sbb:

  • Memindahkan Pejabat/Staff/karyawan Pemerintahan Pusat ke kota2 lain di Indonesia akan membutuhkan pemindahan rumah y.b.s., membeli rumah baru atau menyewa rumah baru, memindahkan sekolah/kuliah anak2 mereka, perlu ongkos pindah kota, pindah sekolah/kuliah, perlu waktu penyesuaian, ganti KTP, nomor mobil, dsb. Untuk sekitar 1-juta pegawai Pemerintahan Pusat yang dipindahkan ke kota-kota diluar Jakarta, dengan asumsi rata2 biaya pemindahan Rp 10 juta/karyawan, maka perlu dana pemindahan karyawan sebesar Rp 10 Trilyun
  • Untuk menghadiri pertemuan2 Koordinasi Pemerintahan Pusat yang sewaktu-waktu diperlukan, perlu biaya perjalanan jauh yang memakan biaya besar.
  • Untuk integrasi jaringan data Pemerintahan Pusat, diperlukan jaringan Data Nasional yang berbiaya sewa besar perbulannya, karena perlu Bandwith transmisi data yang besar.

Usul Bapak Eddy Satriya ini dapat dilihat pada Blog beliau:

http://eddysatriya.blogspot.com/2007/11/memindahkan-ibukota-membangun-indonesia.html

Tulisan kami ini kami maksudkan sebagai pemanasan untuk:

Diskusi Akhir Tahun Telematika Indonesia” yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 27 Desember 2007, di Ruang Graha Sawala, Gedung Utama Lantai 1, Departemen Keuangan R.I., Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4, Jakarta, 10710.

Silahkan ditanggapi, disanggah, ataupun didukung, sehingga bisa mempercepat solusi penanggulangan masalah kemacetan lalulintas di kota-kota besar.

Bila mungkin, target penerapan Budaya Telecommuting, atau e-Work atau Home working ini adalah saat Fajar menyingsing diufuk timur pada tanggal 1 Januari 2008, dimulai dengan Perintah atau Himbauan dari Presdien R.I. Susilo Bambang Yudhoyono kepada:

  • Para Pimpinan Departemen Pemerintahan, Lembaga dan Institusi Pemerintah
  • Para Pimpinan Universitas
  • Para Eksekutif Perusahaan BUMN, Swasta, Koperasi dan UKM
  • Masyarakat Umum

Semoga upaya ini dapat membawa kemajuan yang pesat bagi bangsa Indonesia.